Manufaktur berbasis kelautan sangat penting dalam mendukung hilirisasi produk kelautan. Sumber daya kelautan yang melimpah dapat menjadi bahan baku untuk menciptakan produk yang lebih kompleks dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sektor ini dapat mencakup pengolahan komoditas laut, industri galangan kapal, industri kimia dan farmasi berbasis kelautan (termasuk garam), konstruksi kelautan, dan jasa manufaktur berbasis kelautan; yang banyak di antaranya memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan dan perluasan sektor ekonomi biru lainnya termasuk energi terbarukan kelautan, perikanan, dan akuakultur.

Beberapa

masalah dan tantangan

yang dihadapi sektor ini untuk berkembang telah diidentifikasi sebagai berikut

1. jaminan kualitas produk dan bahan baku yang rendah;
2. produktivitas yang rendah;
3. kurangnya penguasaan, penerapan, dan transfer teknologi;
4. infrastruktur yang tidak memadai;
5. terbatasnya investasi;
6. lemahnya rantai pasok;
7. pencemaran dan degradasi ekosistem;
8. kurangnya sinergi kebijakan dan program antar kementerian/lembaga, serta antara pemerintah pusat dan daerah; dan
9. cepatnya perubahan pasar dan teknologi.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut,

pengembangan industri manufaktur berbasis kelautan di Indonesia perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan melalui

1. perluasan pendidikan dan pelatihan yang relevan;
2. peningkatan penerapan teknologi dan inovasi untuk produktivitas dan diversifikasi;
3. peningkatan jaminan kualitas produk;
4. penguatan rantai pasok yang didukung oleh peningkatan infrastruktur dan investasi maritim;
5. memperluas ekonomi sirkuler, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menciptakan nilai tambah, termasuk dari sampah laut;
6. memperluas pasar;
7. mendorong skema dan insentif keuangan yang kreatif untuk mendukung proyek-proyek manufaktur berbasis kelautan yang berfokus pada keberlanjutan; dan
8. meningkatkan kebijakan yang baik serta sinergi dalam implementasi kebijakan dan program yang melibatkan kolaborasi publik dan swasta.