SEKTOR PRIORITAS

Perikanan Tangkap dan Akuakultur

Perikanan tangkap dan akuakultur merupakan sektor terbesar dalam Ekonomi Biru Indonesia dalam kontribusinya terhadap perekonomian dan sebagai sumber penyedia pangan nasional dan global. Perikanan tangkap dan akuakultur juga berperan dalam menciptakan kesempatan kerja. Dampak positif dan signifikan dari perikanan tangkap dan akuakultur dalam perekonomian Indonesia terjadi karena tingginya permintaan produk perikanan tangkap dan akuakultur di pasar, yang menyebabkan peningkatan volume perikanan tangkap dan akuakultur.

Terlepas dari modalitas yang dimiliki,

isu dan tantangan yang dihadapi antara lain

1. penimbunan (overstock) dan penangkapan ikan berlebihan (overfishing);
2. praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, termasuk alih fungsi lahan bakau dan padang lamun menjadi lahan budidaya;
3. kurangnya tata kelola pengelolaan sumber daya kelautan dalam menangani IUUF;
4. produktivitas yang stagnan karena masalah kesejahteraan dan kondisi kerja; dan
5. pencemaran dan degradasi ekosistem.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan praktik-praktik berkelanjutan di sektor ini,

arah pembangunan perikanan tangkap dan akuakultur akan difokuskan untuk mendorong penerapan pengelolaan kegiatan perikanan tangkap dan akuakultur yang berkelanjutan

1. menerapkan perikanan tangkap berbasis kuota, pendekatan ekosistem, dan strategi penangkapan yang lebih baik;
2. meningkatkan praktik akuakultur menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan termasuk perbaikan regulasi zonasi akuakultur dan menerapkan solusi teknologi yang berkelanjutan, standar dan skema sertifikasi yang kuat, serta menyediakan skema insentif untuk praktik-praktik yang berkelanjutan;
3. mendorong hilirisasi produk perikanan tangkap dan akuakultur yang didukung pengembangan rantai pasok yang berketahanan yang melibatkan kemitraan antara nelayan skala kecil dengan industri menengah dan besar, dan penerapan solusi teknologi yang inovatif dan berkelanjutan;
4. menyediakan pelatihan, termasuk praktik-praktik yang baik dalam penanganan ikan dan akuakultur dalam rangka meningkatkan kualitas produk perikanan, serta pemantauan untuk mengurangi praktik IUUF;
5. meningkatkan produktivitas yang didukung oleh skema perlindungan sosial bagi nelayan dan pekerja maritim, dan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan bagi pelaku skala kecil;
6. meningkatkan teknologi, penelitian, dan data perikanan tangkap dan akuakultur; dan
7. mendorong kebijakan dan program yang efektif terkait dengan penerapan manajemen pengendalian sampah laut dan kehilangan makanan untuk menjaga ekosistem laut yang sehat demi perikanan yang berkelanjutan.

Manufaktur Berbasis Kelautan

Manufaktur berbasis kelautan sangat penting dalam mendukung hilirisasi produk kelautan. Sumber daya kelautan yang melimpah dapat menjadi bahan baku untuk menciptakan produk yang lebih kompleks dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Sektor ini dapat mencakup pengolahan komoditas laut, industri galangan kapal, industri kimia dan farmasi berbasis kelautan (termasuk garam), konstruksi kelautan, dan jasa manufaktur berbasis kelautan; yang banyak di antaranya memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan dan perluasan sektor ekonomi biru lainnya termasuk energi terbarukan kelautan, perikanan, dan akuakultur.

Beberapa

masalah dan tantangan

1. jaminan kualitas produk dan bahan baku yang rendah;
2. produktivitas yang rendah;
3. kurangnya penguasaan, penerapan, dan transfer teknologi;
4. infrastruktur yang tidak memadai;
5. terbatasnya investasi;
6. lemahnya rantai pasok;
7. pencemaran dan degradasi ekosistem;
8. kurangnya sinergi kebijakan dan program antar kementerian/lembaga, serta antara pemerintah pusat dan daerah; dan
9. cepatnya perubahan pasar dan teknologi.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut,

pengembangan industri manufaktur berbasis kelautan di Indonesia perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan melalui

1. perluasan pendidikan dan pelatihan yang relevan;
2. peningkatan penerapan teknologi dan inovasi untuk produktivitas dan diversifikasi;
3. peningkatan jaminan kualitas produk;
4. penguatan rantai pasok yang didukung oleh peningkatan infrastruktur dan investasi maritim;
5. memperluas ekonomi sirkuler, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan menciptakan nilai tambah, termasuk dari sampah laut;
6. memperluas pasar;
7. mendorong skema dan insentif keuangan yang kreatif untuk mendukung proyek-proyek manufaktur berbasis kelautan yang berfokus pada keberlanjutan; dan
8. meningkatkan kebijakan yang baik serta sinergi dalam implementasi kebijakan dan program yang melibatkan kolaborasi publik dan swasta.

Perdagangan, Transportasi, dan Logistik Maritim

Pengembangan perdagangan, transportasi, dan logistik maritim melalui pemanfaatan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) akan menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi biru dengan memperluas dan meningkatkan daya saing transportasi laut Indonesia yang terintegrasi dengan transportasi darat dan udara, pelabuhan dan logistik, perdagangan, dan jasa pendukung maritim lainnya. Ketiga ALKI tersebut merupakan aset transportasi yang penting di kawasan Asia Tenggara dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memfasilitasi pertumbuhan pusat-pusat perdagangan, hub regional, dan pusat-pusat pelayaran di Asia Tenggara. Salah satu jalur perdagangan penting yang melintasi perairan Indonesia, yaitu Selat Malaka telah memainkan peran sebagai jalur perdagangan internasional utama antara Asia dan Eropa.

Beberapa tantangan yang dihadapi

1. kesenjangan infrastruktur maritim;
2. biaya logistik yang tinggi;
3. ketergantungan terhadap bahan bakar fosil untuk transportasi laut;
4. risiko keamanan di laut; dan
5. kurang optimalnya kerja sama pemanfaatan ALKI.

Pengembangan perdagangan, transportasi, dan logistik maritim dalam ekonomi biru Indonesia

1. meningkatkan penyediaan, kualitas, dan integrasi infrastruktur maritim;
2. mengembangkan Indonesia sebagai hub global melalui penguatan jalur pelayaran serta pelabuhan dan manajemen logistik;
3. meningkatkan perdagangan antarpulau dan rantai pasok;
4. mendorong penghijauan transportasi, pelayaran, pelabuhan, dan layanan logistik;
5. memperluas pembiayaan maritim;
6. meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut;
7. memperluas penelitian dan pengembangan kemaritiman; dan
8. memperkuat instrumen hukum dan upaya diplomasi dalam merespon dinamika geopolitik perbatasan perairan melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, dan global dalam pemanfaatan ALKI.

Pariwisata Bahari

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk berkembang karena Indonesia memiliki kekayaan alam bahari yang luar biasa. Pada saat yang sama, industri ini memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dan masyarakat di mana industri ini beroperasi. Industri pariwisata bahari Indonesia yang sedang berkembang memiliki potensi untuk memberikan beragam manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, serta menjadi komponen jangka panjang yang berkelanjutan dari ekonomi biru Indonesia.

Namun,

pengembangan sektor pariwisata menghadapi beberapa tantangan

1. peningkatan polusi di destinasi wisata yang mengubah keanekaragaman vegetasi dan ekosistem, serta menurunkan kualitas pengalaman wisata;
2. fasilitas dan aksesibilitas yang terbatas;
3. penurunan daya dukung destinasi;
4. investasi yang terbatas;
5. keterbatasan kapasitas masyarakat lokal, organisasi pengelola destinasi, industri, dan pemerintah dalam manajemen pariwisata berkelanjutan; dan
6. keterbatasan pasokan sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk menghadapi tantangan - tantangan tersebut,

arah pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dalam ekonomi biru Indonesia

1. menetapkan zonasi kawasan untuk kegiatan pariwisata;
2. meningkatkan keterampilan pariwisata;
3. memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
4. memperluas penerapan standar industri pariwisata;
5. meningkatkan fasilitas dan transportasi yang berkelanjutan di destinasi pariwisata;
6. meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan;
7. mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat yang berkelanjutan yang didukung oleh akses masyarakat terhadap wilayah pesisir; dan
8. memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata, termasuk untuk melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat dan industri pariwisata lokal, serta meningkatkan manfaat dari penerapan ekonomi sirkuler dalam rantai pasok pariwisata.

Energi Terbarukan

Sektor energi terbarukan lepas pantai yang sedang berkembang di Indonesia memberikan peluang untuk mengembangkan produksi energi terbarukan di seluruh Indonesia, terutama di pulau-pulau di wilayah bagian timur, yang menyediakan sumber energi terbarukan, rendah/nol karbon yang dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat pesisir dan kepulauan. Besarnya sumber daya energi terbarukan laut yang tersedia di Indonesia menunjukkan potensi mereka untuk memenuhi permintaan energi domestik, dengan investasi yang memadai. Perluasan sektor energi terbarukan lepas pantai akan memainkan peran penting dalam mendukung dekarbonisasi sektor ekonomi biru lainnya dan membantu Indonesia mencapai target nol karbon. Pada saat yang sama, investasi untuk perluasan sektor energi terbarukan lepas pantai akan meningkatkan kesempatan kerja, membangun peluang pelatihan dan pengembangan karir di sektor ini, dan mengembangkan tenaga kerja domestik yang terampil, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan industri hidrogen hijau.

Namun, ada

beberapa masalah dan tantangan

1. terbatasnya investasi untuk menghasilkan energi lepas pantai yang mengakibatkan rendahnya kontribusi energi lepas pantai dalam bauran energi nasional;
2. terbatasnya studi yang tersedia untuk pembangkitan energi lepas pantai yang telah terbukti layak; dan
3. keterjangkauan dalam memanfaatkan dan mendistribusikan potensi energi yang ditawarkan oleh laut.

Pengembangan kebutuhan energi terbarukan lepas pantai di masa depan diarahkan untuk mencakup

1. memperkuat faktor-faktor pendukung untuk pembangkitan energi lepas pantai yang layak termasuk peraturan dan kebijakan yang relevan, penelitian dan pengembangan, studi kelayakan untuk proyek energi lepas pantai, dan penyediaan insentif untuk investasi energi lepas pantai;
2. memperluas kolaborasi termasuk kemitraan pemerintah-swasta dalam investasi energi lepas pantai;
3. memanfaatkan investasi dari infrastruktur multiguna, termasuk untuk mendukung pasokan energi lepas pantai yang dapat mendukung penghijauan transportasi, pelayaran, pelabuhan, dan layanan logistik; dan
4. mendorong masyarakat pesisir yang inklusif dalam perencanaan proyek dan pengembangan energi terbarukan lepas pantai.

Bioteknologi dan Bioekonomi

Luasnya wilayah laut dan keanekaragaman biota laut di Indonesia menjadikan Indonesia berada di posisi yang tepat untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan sektor ini dan berpotensi memimpin pengembangan sektor bioekonomi dan bioteknologi berbasis kelautan di kawasan ini. Sektor bioteknologi dan bioekonomi berbasis kelautan di Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan. Seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang proses dan teknologi kelautan di Indonesia, akan ada lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan sektor bioteknologi dan bioekonomi berbasis kelautan yang dapat berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan manusia, kesehatan lingkungan, sumber energi terbarukan, dan penghijauan produk dan proses industri. Hasil-hasil ini dapat secara langsung berkontribusi dalam pencapaian SDGs.

Terdapat

beberapa isu dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor ini

1. terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, terutama peneliti dan insinyur;
2. terbatasnya pendanaan dan infrastruktur pendukung untuk penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi, termasuk untuk penjangkauan teknologi (komersialisasi);
3. terbatasnya bioprospecting untuk menciptakan produk dari sumber daya hayati yang paling optimal;
4. terbatasnya kapasitas industri pengolahan kelautan, terutama pada usaha kecil dan menengah yang terkait dengan akses terhadap informasi, teknologi, dan pendanaan; dan
5. potensi limbah yang dihasilkan dari pengolahan komoditas kelautan.

Indonesia akan menyusun beberapa kebijakan untuk melakukan beberapa strategi terobosan

1. memperkuat ekosistem inovasi yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pendanaan, infrastruktur penelitian dan inovasi, dan komersialisasi teknologi/paten;
2. memperluas bioprospecting untuk memasok sumber daya hayati yang paling potensial untuk menciptakan nilai tambah;
3. mengembangkan rantai pasok bioekonomi dengan kolaborasi yang lebih luas dengan lembaga-lembaga yang telah bergerak di bidang bioteknologi kelautan di negara lain;
4. memberikan insentif untuk menumbuhkan bisnis bioteknologi dan bioekonomi baru, termasuk melalui peningkatan rantai hulu dengan menerapkan sistem budidaya/panen berbiaya rendah;
5. mempromosikan kemitraan peningkatan kapasitas dengan berbagai penyandang dana di berbagai sektor ekonomi biru; dan
6. meningkatkan pengelolaan limbah di sektor bioteknologi dan bioekonomi, termasuk melalui pendekatan ekonomi sirkular.

Penelitian dan Pendidikan

Investasi di sektor penelitian dan pengembangan serta pendidikan akan mendukung perluasan, pertumbuhan, dan diversifikasi ekonomi biru Indonesia yang berkelanjutan. Penelitian dan pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi keberlanjutan maritim selama beberapa dekade terakhir. Pemerintah Indonesia telah memfokuskan diri pada penelitian ilmiah kelautan dan pelestarian lingkungan laut dan pesisir. Di masa depan, pendidikan yang lebih baik dan kemampuan penelitian yang lebih maju berpotensi menghasilkan generasi yang sepenuhnya memahami bagaimana memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari potensi maritim sambil melestarikan lingkungan dalam jangka panjang.

Namun

penelitian dan pendidikan menghadapi beberapa masalah dan tantangan

1. terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, terutama guru dan talenta di bidang sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika (STEAM);
2. perubahan yang cepat di industri yang menuntut keahlian yang lebih tinggi;
3. lemahnya ekosistem riset dan inovasi;
4. disrupsi teknologi; dan
5. rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan kemaritiman yang berdampak pada pemahaman akan perlunya menjaga lingkungan, khususnya ekosistem pesisir.

Dalam rangka menghadapi isu dan tantangan di atas,

penelitian dan pendidikan untuk pengembangan sektor ekonomi biru diarahkan untuk menerapkan beberapa strategi

1. memperbaiki sistem pendidikan terutama yang terkait dengan STEAM, termasuk kurikulum, pengajar, dan infrastruktur yang didukung oleh kerja sama antara institusi pendidikan dan industri;
2. menyusun rencana terpadu dan memfasilitasi pelaksanaannya untuk mengembangkan, memodifikasi, alih teknologi dan mengadopsi teknologi melalui kolaborasi riset, lisensi, reverse engineering dan pengadaan yang didukung oleh kolaborasi antara pemangku kepentingan publik, akademisi, riset dan industri;
3. memperkuat ekosistem inovasi yang terkait dengan pengembangan talenta, pendanaan, infrastruktur riset dan inovasi, serta komersialisasi paten; dan
4. meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset yang berkualitas.

Konservasi Laut dan Jasa Ekosistem

Indonesia dicirikan sebagai hotspot global untuk berbagai habitat laut, termasuk ekosistem karbon biru dan keanekaragaman hayati laut yang kaya. Keunikan ini perlu dijaga melalui konservasi laut terpadu dan pendekatan pengelolaan berbasis kawasan, yang berperan penting dalam mendukung ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dengan melindungi dan melestarikan ekosistem ini, Indonesia dapat meningkatkan ketahanannya terhadap perubahan iklim dan mendorong pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan. Upaya konservasi laut di Indonesia saat ini telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kawasan konservasi perairan (KKP), yang melindungi keanekaragaman hayati dan pada saat yang sama memberikan peningkatan layanan ekosistem dan peluang ekonomi terutama bagi masyarakat lokal yang bergantung pada kesehatan ekosistem untuk mata pencaharian mereka. Dengan mempromosikan pengembangan karbon biru bersama dengan konservasi laut, Indonesia dapat berupaya menuju ekonomi biru yang lebih berkelanjutan dan tangguh sambil memastikan kesehatan dan produktivitas jangka panjang ekosistem pesisir dan lautnya.

Namun upaya-upaya ini masih menghadapi

beberapa masalah dan tantangan

1. rendahnya status perlindungan dan efektivitas pengelolaan KKP serta kurangnya implementasi dan penegakan hukum pengelolaan KKP, termasuk sistem zonasi, rencana pengelolaan, badan/instansi pengelola;
2. kapasitas yang terbatas untuk menerapkan pendekatan pengelolaan berbasis kawasan termasuk perencanaan tata ruang laut berbasis ekosistem, dari gunung hingga terumbu karang, dan pendekatan sumber ke laut;
3. tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang hilang akibat perubahan iklim dan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan;
4. kurangnya data dan analisis mengenai status dan tren ekosistem pesisir dan laut, termasuk dampak dan ketergantungan sektor-sektor ekonomi biru terhadap ekosistem pesisir dan laut; dan
5. kurangnya pendanaan dan sumber daya, ditambah dengan kesenjangan dalam hal kebijakan dan tata kelola yang terintegrasi (pemerintah pusat dan daerah) dan mekanisme pendanaan.

Di masa depan,

konservasi laut dan pengelolaan berkelanjutan dari pengembangan jasa ekosistem

1. meningkatkan penegakan dan efektivitas KKP dan pemanfaatannya;
2. memperkuat pengelolaan bersama dan berpartipasi dalam pendekatan kemitraan multi-pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KKP dan pengembangan karbon biru;
3. memperkuat koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah terkait konservasi dan pengembangan karbon biru;
4. meningkatkan penanaman dan rehabilitasi hutan bakau, lamun, dan terumbu karang;
5. mengembangkan dan mengimplementasikan secara efektif kerangka kerja kebijakan terpadu terkait konservasi laut dan pengembangan karbon biru;
6. mengembangkan mekanisme keuangan dan pendanaan yang inovatif untuk mendukung transisi menuju ekonomi biru yang berkelanjutan dan pendekatan berbasis pasar karbon biru;
7. mendorong penelitian dan pengembangan serta peningkatan kapasitas dalam pengelolaan KKP dan pengembangan karbon biru; dan
8. merancang rencana tata ruang laut dan pesisir yang efektif yang mendorong keselarasan antara mekanisme perlindungan lingkungan laut dan pesisir dengan aktivitas manusia.